Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengaktifkan posko trauma healing bagi anak-anak yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan psikososial tetap tersedia di tengah masa pemulihan pasca bencana.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa posko ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi kelompok paling rentan, salah satunya anak-anak.
“Posko trauma healing ini memang fokusnya kepada anak-anak karena nanti setelah banjirnya Insya Allah reda, tapi anak-anak belum bisa beraktifitas di rumah masing-masing, mereka boleh bermain di sini,” ujar Meutya di Posko Trauma Healing Hamparan Perak, Sumatera Utara, Senin malam.
Meutya mengatakan posko ini akan diisi dengan bermacam kegiatan, mulai dari menggambar, bermain, menonton edukasi atau pendidikan.
“Jadi, insya Allah nanti kita buat giat terus,” ucapnya.
Lebih lanjut, Meutya mengungkapkan keberadaan posko trauma healing tidak hanya dibuat di Hamparan Perak saja, tapi juga didirikan di Kantor Gubernur Sumut, Kantor Sekda Aceh, dan nantinya juga tersedia di Tapanuli Tengah.
“Mudah-mudahan (keberadaan posko) ini bisa meredakan, sekalipun pasti sulit, tapi bagaimana disampaikan, kesulitannya luar biasa tapi mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit, khususnya bagi anak-anak sekalian,” tutur Menkomdigi.
Pemulihan Jaringan Telekomunikasi
Pemulihan jaringan seluler di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat dan Sumatra Utara menunjukkan progres signifikan, laporan dari para operator seluler mengatakan lebih dari 90% menara pemancar kembali beroperasi.
Disampaikan Meutya bahwa pemerintah memastikan percepatan pemulihan dilakukan agar warga dapat kembali berkomunikasi dan mengakses informasi penting.
Menkomdigi menuturkan pemulihan layanan komunikasi menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan kebutuhan warga dan koordinasi penanganan bencana tetap berjalan.
“Para operator seluler melaporkan, di Sumbar sudah 95% pulih dan Sumut 90%. Untuk Aceh, kendala listrik masih menyebabkan sekitar 60% menara tidak beroperasi. Pemerintah bersama operator dan PLN terus bekerja agar layanan segera normal kembali,” ujar Meutya usai memimpin rapat koordinasi di Balai Monitoring Medan.
