Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020-2024, termasuk salah satunya eks Dirjen Kominfo. Di sisi lain, Pusat Data Nasional (PDN) akan beroperasi 1 Juni 2025.
Sebagai informasi, PDNS adalah fasilitas penyimpanan data pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara terpusat yang sifatnya penyimpanan sementara. Data penting masyarakat yang tersimpan ini, yaitu seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor rekening, nomor HP, dan data pribadi lainnya.
Pengadaan PDNS dilakukan Kominfo saat itu -kini Kominfo berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)- karena Pusat Data Nasional (PDN) dalam proses pembangunan. Sementara, kebutuhan pemusatan data yang terintegrasi menjadi perlu dilakukan ketika itu terjadi.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Semula PDN pertama yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, akan diresmikan pada Agustus 2025, namun serangan ransomware yang melumpuhkan PDNS 2 di bulan Juli 2025 membuat pengoperasian PDN tertunda hampir satu tahun lamanya.
Setelah melalui berbagai hambatan, pemerintah menargetkan operasional Pusat Data Nasional (PDN) akan dilakukan mulai 1 Juni 2025. Keberadaan fasilitas tersebut akan mempercepat transformasi digital nasional dalam segi layanan publik berbasis data yang aman, efisien, dan transparan.
Kepastian tersebut terungkap usai pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.
“PDN adalah fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Meutya dalam pernyataannya (3/5/2025).
Menkomdigi menjelaskan bahwa PDN 1 itu telah melalui proses serah terima pada Maret 2025 dan kini memasuki tahap asesmen keamanan serta operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Kami targetkan uji coba operasional dapat dimulai pada Juni,” tegasnya
Pembangunan PDN merupakan bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional. Salah satu sasaran utamanya adalah memastikan penyaluran bansos lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital yang andal.
