Microsoft memblokir akses militer Israel ke layanan cloud dan AI yang dipakai untuk memata-matai warga sipil Palestina. Microsoft mengatakan salah satu unit militer Israel telah melanggar ketentuan layanannya.
Pemutusan ini diumumkan oleh Vice Chair dan President Microsoft Brad Smith dalam memo internal kepada karyawan. Keputusan ini diambil setelah laporan dari The Guardian bulan lalu yang menemukan pemerintah Israel menyimpan rekaman dan data panggilan telepon yang dilakukan warga Palestina di fasilitas cloud Azure.
“Sementara peninjauan kami masih berlangsung, kami menemukan bukti yang mendukung elemen laporan The Guardian,” kata Smith, seperti dikutip dari The Verge, Jumat (26/9/2025).
“Oleh karena itu, kami memberi tahu Kementerian Pertahanan Israel (IMOD) tentang keputusan Microsoft untuk menguntukkan dan menonaktifkan langganan IMOD tertentu dan layanan mereka, termasuk penggunaan penyimpanan cloud serta layanan dan teknologi AI tertentu,” sambungnya.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Pemblokiran ini berlaku untuk seperangkat layanan yang digunakan oleh salah satu unit di dalam militer Israel, dan Smith menekankan bahwa Microsoft tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal warga sipil.
Keputusan ini tidak mempengaruhi kontrak Microsoft lainnya dengan pemerintah Israel, dan Smith mengatakan hal ini tidak akan menghentikan pekerjaan Microsoft untuk melindungi keamanan siber Israel dan negara-negara lain di Timur Tengah.
Microsoft mengambil keputusan ini setelah melakukan penyelidikan eksternal untuk meninjau penggunaan platform cloud Azure oleh unit mata-mata Israel. Keputusan ini juga muncul di tengah tekanan dari karyawan dan investor agar raksasa teknologi itu meninjau ulang hubungannya dengan Israel terkait serangan militer di Gaza.
Pemblokiran ini disambut positif oleh kelompok aktivis ‘No Azure for Apartheid’ yang memprotes hubungan Microsoft dan Israel dalam setahun terakhir. Namun menurut mereka pemblokiran ini tidak cukup karena Microsoft hanya memutus sebagian kecil layanan untuk satu unit di dalam militer Israel.
“Sebagian besar kontrak Microsoft dengan militer Israel tetap utuh. Keputusan hari ini justru semakin memotivasi kami untuk terus berorganisir sampai semua tuntutan kami dipenuhi, dan hingga Palestina merdeka,” ujar Hossam Nasr, salah satu anggota kelompok No Azure for Apartheid.
Kerjasama ini dilaporkan dimulai pada tahun 2021, ketika CEO Microsoft Satya Nadella diduga menyetujui upaya penyimpanan data telepon warga Palestina secara pribadi setelah bertemu dengan komandan dari korps pengawasan militer elit Israel, Unit 8200.
Nadella dilaporkan memberikan Israel area khusus dan terpisah dalam platform Azure untuk menyimpan panggilan telepon ini, tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari warga Palestina.
The Guardian melaporkan militer Israel sudah memindahkan sekitar 8TB data dari Azure, tidak lama setelah Microsoft memulai penyelidikannya. Data itu rencananya akan dipindahkan ke platform cloud Amazon Web Services.
