Penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia berkembang pesat, baik di sektor korporasi, perbankan, maupun layanan publik. Namun, di balik peluang besar yang ditawarkan AI, aspek keamanan dan kepatuhan regulasi menjadi perhatian.
Country Manager AWS Indonesia, Anthony Amni, menegaskan bahwa keamanan dan kepatuhan merupakan fondasi layanan AI yang ditawarkan AWS. Menurutnya, seluruh layanan AWS – termasuk data center dan GPU di Indonesia – sudah dirancang sesuai standar keamanan tertinggi yang bahkan digunakan oleh lembaga sekelas FBI dan Departemen Pertahanan Singapura.
“Platform yang kami bangun harus bisa memenuhi kebutuhan institusi yang paling ketat secara security, seperti pemerintahan dan militer. Karena itu AWS memiliki jumlah sertifikasi kepatuhan dan keamanan terbanyak, mulai dari ISO hingga PCI DSS,” jelas Anthony dalam info Leaders Forum.
AWS juga berkomitmen menghadirkan layanan yang ramah lingkungan. Sejak 2022, seluruh operasional data center AWS di Indonesia telah 100% menggunakan energi terbarukan, termasuk melalui kerja sama dengan PLN untuk pembelian 20 MW tenaga surya.
Selain infrastruktur, AWS menyediakan best practice dan tools keamanan yang bisa dimanfaatkan pelanggan, termasuk sektor perbankan, untuk memenuhi regulasi lokal seperti POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
“Kami juga didukung partner lokal seperti eCloudValley, yang membantu meramu postur keamanan sesuai kebutuhan regulasi di Indonesia,” tambah Anthony.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Big Data dan AI Indonesia (ABDI) Rudi Rusdiah menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi menjadi tantangan penting dalam adopsi AI di Indonesia. Ia mencontohkan, sebelum hadirnya UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada 2022, banyak perusahaan di Indonesia mengacu pada aturan GDPR Uni Eropa.
“Kalau untuk AI, saat ini memang belum ada UU khusus. Tapi sudah ada surat edaran Komdigi tentang etika AI, lalu OJK juga sudah mengeluarkan tata kelola AI untuk sektor perbankan. Dokumennya cukup komprehensif, dan memang wajib dipatuhi,” ujarnya.
Menurut Rudi, regulasi AI di Indonesia kemungkinan besar akan mengacu pada praktik global, terutama Eropa yang sudah lebih dulu menetapkan standar. Ia juga menyoroti pentingnya mekanisme self-assessment bagi pelaku usaha dan pengembang AI agar memastikan teknologi yang dipakai aman, dapat dipercaya, serta memenuhi prinsip safety, security, dan trustworthy.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan penyusunan regulasi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia akan mengedepankan aspek etika, keamanan, literasi, dan pendidikan.
Keberadaan aturan AI itu akan memperkuat regulasi sebelumnya yang masih berlandaskan surat edaran. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mempersiapkan roadmap AI yang berkoordinasi dengan kementerian lembaga lainnya. Adapun, nanti pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang ditargetkan hadir di September 2025.
Disampaikan Meutya, pemerintah telah meluncurkan Buku Putih AI sebagai pijakan awal dalam merumuskan kebijakan nasional. Dokumen ini sebelumnya telah melalui proses uji publik hingga pertengahan Agustus, namun kemudian diperpanjang hingga 29 Agustus karena banyaknya masukan dari masyarakat maupun kementerian/lembaga (KL).
“Awalnya uji publik kami rencanakan selesai di tanggal 20-an, tapi karena aspirasi masyarakat cukup tinggi dan ada permintaan perpanjangan, akhirnya kami buka hingga 29 Agustus. Jadi masih ada beberapa hari lagi bagi publik yang ingin memberikan masukan,” jelas Meutya.
Ia menambahkan, buku putih tersebut disusun bersama dengan lebih dari 40 kementerian dan lembaga, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman lintas sektor dalam mengantisipasi perkembangan teknologi AI.
Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa aturan turunan dari buku putih ini akan dibuat bertahap.
“Yang pertama akan kami dorong adalah terkait etika dan safety (keamanan), serta literasi dan pendidikan. Untuk sektor industri akan menyusul,” pungkasnya.
