Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick, mengatakan bahwa Intel harus memberikan saham ekuitas kepada pemerintah AS di perusahaan tersebut, sebagai imbalan atas dana Undang-Undang CHIPS.
“Kami harus mendapatkan saham ekuitas untuk uang kami. Jadi kami akan memberikan uang tersebut, yang sudah dijanjikan di bawah pemerintahan Biden. Kami akan mendapatkan ekuitas sebagai imbalannya,” kata Lutnick yang dikutip infoINET dari CNBC.
Saham produsen chip yang sedang kesulitan ini naik hampir 7% dan terus menguat setelah laporan pemerintahan Trump mempertimbangkan berbagai cara untuk terlibat. Bloomberg melaporkan Gedung Putih membahas kepemilikan 10% saham Intel. Itu dapat menjadikan pemerintah AS pemegang saham terbesar Intel.
Intel dan SoftBank juga mengumumkan bahwa konglomerat Jepang tersebut akan berinvestasi USD 2 miliar. Investasi tersebut, setara dengan sekitar 2% saham Intel, menjadikan SoftBank pemegang saham terbesar kelima.
Lutnick mengatakan setiap kesepakatan potensial tidak akan memberikan pemerintah hak suara atau tata kelola di Intel. “Ini bukan tata kelola, kami hanya mengubah apa yang tadinya hibah di bawah Biden menjadi ekuitas untuk pemerintahan Trump, untuk rakyat Amerika,” kata Lutnick.
Lutnick juga menyarankan kesepakatan serupa dengan penerima CHIPS lainnya. Intel menyebut telah memakai hibah hampir USD 8 miliar dari UU tersebut untuk membangun pabrik-pabriknya. Adapun TSMC diberi USD 6,6 miliar berdasarkan undang-undang tersebut untuk meningkatkan fabrikasi chip di Arizona.
Trump telah menyerukan lebih banyak manufaktur AS untuk mengurangi ketergantungan negara itu pada perusahaan seperti Samsung dan TSMC untuk memproduksi chip.
Intel menghabiskan miliaran dolar di dekat Columbus, Ohio, untuk membangun serangkaian pabrik chip yang sebelumnya disebut “Silicon Heartland”. Kompleks pabrik tersebut akan mampu memproduksi chip tercanggih, termasuk chip AI.
Namun bulan Juli, CEO Intel Lip-Bu Tan mengatakan pihaknya memperlambat pembangunan kompleks pabrik di Ohio, tergantung kondisi pasar. Pabrik pertama kini dijadwalkan mulai beroperasi tahun 2030.
Undang-Undang CHIPS dan Sains, disahkan tahun 2022, mewajibkan pemerintah AS mendanai penelitian dan pengembangan chip dan diperkirakan menelan biaya sekitar USD 53 miliar.
“Pemerintahan Biden benar-benar memberi Intel secara cuma-cuma dan memberi TSMC uang secara cuma-cuma, dan semua perusahaan ini,” kata Lutnick.
“Donald Trump mengubahnya menjadi ucapan, ‘Hei, kami ingin ekuitas untuk uangnya. Jika kami akan memberi Anda uang, kami ingin sebagian,” cetus Lutnick.
