Media sosial tengah diramaikan dengan unggahan bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat”. Postingan tersebut berisi sederet tuntutan masyarakat kepada pemerintah dan DPR, yang viral setelah diunggah warganet serta sejumlah influencer populer di Instagram hingga X.
Fenomena ini muncul setelah gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 di berbagai kota Indonesia, yang dipicu isu kenaikan tunjangan DPR, aksi represif aparat, hingga kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob.
“17+8 Tuntutan Rakyat” pertama kali viral pada 30 Agustus 2025. Sejumlah figur publik seperti Jerome Polin, Fathia Izzati, Andovi da Lopez, Abigail Limuria, hingga aktivis Andhyta F. Utami ikut menyebarkannya. Mereka menyebut daftar ini merupakan rangkuman aspirasi rakyat dari organisasi masyarakat sipil, petisi daring, hingga suara warganet.
Penamaan 17+8 dipilih sebagai simbol perjuangan baru setelah 17 Agustus. Angka 17 mewakili tuntutan jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025, sementara 8 adalah tuntutan jangka panjang dengan tenggat setahun, hingga 31 Agustus 2026.
Berikut adalah poin-poin utama dari 17 tuntutan jangka pendek yang mendesak segera direalisasikan 5 September:
Delapan tuntutan jangka panjang difokuskan pada reformasi sistemik, dengan tenggat satu tahun:
Unggahan “17+8 Tuntutan Rakyat” mendapat dukungan luasdari warganet. Meski begitu banyak yang optimistis karena gerakan ini melibatkan lintas generasi dan profesi ada pula sikap skeptis. Alasannya mengingat sejarah aspirasi serupa yang kerap tidak terpenuhi.
“Awalnya agak pesimis cooling down ini hilang momentum. Kalau hilang, tidak akan jadi apa2. Apalagi lihat statemen2 pejembut ga konkrit blas. Tapi abis liat tawaran tuntutan 17+8 dengan deadline jd sedikit ada harapan. Rasanya tenggat itu jd jawaban cara jaga momentum dan marah2,” kata @mdpvdytm penuh harap.
“Percuma guys 17+8 itu gabakal digubris,” ujar @rrriddless pesimis.
Pada 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang melarang anggota DPR bepergian ke luar negeri, mencabut sebagian tunjangan DPR, dan meminta proses hukum transparan bagi aparat yang melanggar.
Saksikan Live infoPagi:
Latar Belakang 17+8 Tuntutan Rakyat
Isi 17 Tuntutan Rakyat Deadline 5 September 2025
Isi 8 Tuntutan Rakyat Deadline 31 Agustus 2026
Respon Publik dan Pemerintah
Delapan tuntutan jangka panjang difokuskan pada reformasi sistemik, dengan tenggat satu tahun:
Unggahan “17+8 Tuntutan Rakyat” mendapat dukungan luasdari warganet. Meski begitu banyak yang optimistis karena gerakan ini melibatkan lintas generasi dan profesi ada pula sikap skeptis. Alasannya mengingat sejarah aspirasi serupa yang kerap tidak terpenuhi.
“Awalnya agak pesimis cooling down ini hilang momentum. Kalau hilang, tidak akan jadi apa2. Apalagi lihat statemen2 pejembut ga konkrit blas. Tapi abis liat tawaran tuntutan 17+8 dengan deadline jd sedikit ada harapan. Rasanya tenggat itu jd jawaban cara jaga momentum dan marah2,” kata @mdpvdytm penuh harap.
“Percuma guys 17+8 itu gabakal digubris,” ujar @rrriddless pesimis.
Pada 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang melarang anggota DPR bepergian ke luar negeri, mencabut sebagian tunjangan DPR, dan meminta proses hukum transparan bagi aparat yang melanggar.
Saksikan Live infoPagi:
Isi 8 Tuntutan Rakyat Deadline 31 Agustus 2026
Respon Publik dan Pemerintah
