Fitur Live TikTok dimatikan dalam situasi genting di Tanah Air. Langkah ini dinilai tepat untuk meredam situasi agar tidak makin liar dan anarkis.
“Aksi demo dan protes masyarakat patut kita dukung, namun menurut saya ini sudah terlalu jauh bahkan mengarah ke perbuatan anarkis,” kata pakar Politik Siber UPN Veteran Jakarta, Dr Ridwan S.sos, M.Si, CIQnR, kepada infoINET.
Hingga Senin (1/9/2025) pagi ini, dampak kerusakan terlihat di berbagai kita dari kendaraan yang dibakar, hancurnya fasilitas umum, penjarahan di rumah pejabat dan penjarahan toko-toko secara sporadis di daerah. Penjarahan dan perusakan ini tentu tidak bisa dibenarkan dan melanggar hukum.
“Keputusan mematikan fitur Live TikTok, menurut saya tepat karena ada kekhawatiran terkait penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hasutan dan propaganda asing yang sulit untuk diawasi. Masyarakat kita belum paham betul akan literasi digital sehingga lebih mudah terpancing dan terhasut dengan maraknya hoaks dan disinformasi,” ujarnya.
Fitur Live TikTok menurut Ridwan menghadirkan suasana langsung dan interaktif dengan audiens. Hal ini dalam kacamata politik siber jadi rawan digunakan untuk tujuan politik.
“Rawan digunakan untuk disinformasi atau agitasi politik secara spontan, penyebaran hoaks. Maka, menutup Live berarti memperketat arsitektur ruang publik digital agar tetap terkendali,” kata dia.
Meskipun TikTok mengatakan sukarela mematikan fitur Live TikTok, menurut Ridwan pemerintah bisa mengintervensi platform digital sesuai UU ITE dan PP No 71/2019 tentang PSTE. Secara legal, pemerintah punya dasar untuk meminta platform digital melakukan pembatasan terhadap konten-konton ilegal seperti kekerasan, ujaran kebencian dan disinformasi.
“Apalagi bila dianggap mengancam keamanan nasional atau menganggu ketertiban umum,” ujarnya.
Ridwan mengatakan tentu ada pihak yang dirugikan seperti pedagang yang memakai TikTok Live untuk berjualan. Namun dalam kondisi luar biasa, menutup Live TikTok diperlukan untuk membantu agar situasi kondusif. Aspirasi rakyat harus bisa disampaikan tanpa anarki.
“Tantangan ke depan adalah Pemerintah mencari jalan tengah dengan menjaga keamanan siber, mengontrol lalu lintas informasi sekaligus tidak mematikan inovasi dan sumber nafkah digital masyarakat,” pungkasnya.
