Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan menembus USD 365 miliar pada 2030, mendorong kebutuhan besar terhadap pusat data (data center). Tak heran, Indonesia kini berebut posisi strategis sebagai hub data center Asia Tenggara, bersaing ketat dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Pasar pusat data dan komputasi awan (cloud) di ASEAN diprediksi mencapai USD 600 miliar pada 2030, bahkan bisa menembus USD 1 triliun jika ditopang kebijakan tepat. Indonesia sendiri menjadi pemain penting, dengan nilai bisnis data center yang diperkirakan naik dari USD 2,52 miliar pada 2025 menjadi USD 5,82 miliar di 2030.
Meski begitu, kapasitas pusat data Indonesia baru sekitar 500 MW, jauh dari potensi ideal 2.700 MW. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar agar Indonesia benar-benar bisa menjadi pusat data regional di tengah lonjakan kebutuhan digital, cloud, hingga kecerdasan buatan (AI).
Direktur Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Denny Setiawan menyampaikan, dalam rangka mengembangkan ekosistem pusat data, Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dengan menawarkan insentif dan menyederhanakan regulasi.
Insentif pajak bagi penyedia pusat data dan pelanggan yang mengimpor perangkat ke pusat data dapat meningkatkan daya saing Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara kompetitor di Asean, yakni Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
“Agar insentif ini efektif, skema yang diterapkan harus disertai dengan kepastian kebijakan jangka panjang untuk meyakinkan investor,” ungkap Denny di Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Menurut dia, proses perizinan juga perlu disederhanakan. Perencanaan strategis dan infrastruktur pendukung juga menjadi kunci dalam pengembangan pusat data di Indonesia.
Di lihat dari lokasinya, pembangunan pusat data baru saat ini perlu diarahkan agar tersebar di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia, tidak hanya terpusat di Batam dan Jakarta/Cikarang.
Lokasi ideal sebaiknya berada dekat dengan titik pendaratan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) untuk meminimalisasi latensi data. Meskipun PLN memiliki kelebihan pasokan listrik, tarif listrik untuk pusat data juga masih tergolong masuk kategori bisnis, bukan industri.
Selain itu, penyediaan energi hijau menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi. Untuk mendukung semua upaya ini, diperlukan mekanisme nasional yang terintegrasi untuk pendataan lokasi dan kapasitas pusat data.
“Data yang terintegrasi akan memberikan peta jalan yang lebih terarah untuk pengembangan di masa depan,” ucap Denny.
