Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengungkapkan platform digital menjadi saluran utama penyebaran informasi palsu di masyarakat. Pemerintah pun didesak untuk menyusun peta jalan penanganan mis-/disinformasi di Indonesia.
Mengutip data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bahwa sepanjang 2023 terdeteksi lebih dari 11 ribu disinformasi di ruang digital Indonesia dengan isu dominan berkaitan politik, kesehatan, dan SARA. Sedangkan, berdasarkan survei Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan platform digital seperti WhatsApp, Facebook, dan TikTok menjadi saluran utama penyebaran disinformasi.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Kita menghadapi tantangan serius derasnya misinformasi, disinformasi, bahkan manipulasi informasi asing yang sistematis. Ini bukan sekedar ancaman komunikasi, tetapi ancaman terhadap kohesi sosial, demokrasi, dan kedaulatan informasi bangsa,” ujar Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno dikutip dari pernyataan tertulisnya, Selasa (19/8/2025).
Mastel bersama BBC Media Action menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu (14/8) yang diikuti oleh perwakilan pemerintah, platform digital, organisasi media, akademisi, dan pegiat literasi digital, serta mitra internasional dari Sekretariat ASEAN dan UK Foreign, Commonwealth & Development Office.
Melalui FGD tersebut memiliki tiga tujuan, yaitu mengindentifikasi tantangan utama dalam mengatasi mis-/disinformasi dan manipulasi informasi, menghimpun masukan awal untuk penyusunan Peta Jalan Nasional yang komperhensif, dan membangun jejaring kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat ketahanan informasi nasional.
Lebih lanjut, Sarwoto menambahkan, enekankan, hasil diskusi akan menjadi dasar penyusunan policy paper yang akan diserahkan kepada pemerintah dan Asia Tenggara.
FGD ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Program Public Interest Media and Healthy Information Environments (PIMHIE), yang dijalankan Mastel dengan dukungan BBC Media Action, untuk membangun ekosistem informasi yang tangguh, inklusif, dan bertanggung jawab di Indonesia.
“Kita perlu kebijakan yang presisi, adaptif, dan kontekstual, bukan hanya reaktif terhadap hoaks, tapi juga proaktif melindungi ruang informasi kita dari ancaman jangka panjang,” pungkasnya
