Netizen di China diawasi ketat oleh pemerintah dan tampaknya, akan lebih ketat lagi. Saat ini, dengan pemeriksaan identitas wajib di setiap platform online, hampir mustahil bagi pengguna internet di Negeri Tirai Bambu itu untuk tetap anonim.
Namun, dunia maya yang dimoderasi secara ketat ini akan menghadapi kontrol yang lebih ketat lagi dengan diperkenalkannya ID internet nasional yang dikeluarkan negara.
Selama ini, individu menyerahkan informasi pribadi untuk pemeriksaan identitas secara terpisah di setiap platform. Nah, pemerintah kini berupaya memusatkan proses tersebut dengan menerbitkan ID virtual tunggal yang bisa dipakai mengakses berbagai aplikasi media sosial dan situs.
Aturan untuk sistem baru tersebut, yang saat ini sukarela, dirilis akhir Mei dan akan diterapkan pertengahan Juli. Sistem ini katanya bertujuan untuk melindungi informasi identitas warga negara dan mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan teratur.
Namun ahli khawatir kebijakan baru ini kian mengikis kebebasan berekspresi yang sudah terbatas, memaksa netizen melepas lebih banyak kendali pada negara. Sejak Xi Jinping berkuasa tahun 2012, China makin memperketat cengkeraman ruang digital.
Ada pasukan sensor untuk menghapus unggahan, menangguhkan akun, dan membantu pihak berwenang mengidentifikasi kritikus, serta meredam perbedaan pendapat sebelum memperoleh dukungan.
Saat konsultasi publik, proposal tersebut menghadapi reaksi keras dari profesor hukum, pakar HAM, dan pengguna internet. Namun, aturan yang difinalisasi sebagian besar tetap mirip dengan rancangannya.
“Ini adalah sistem identitas terpadu yang dipimpin negara yang mampu memantau dan memblokir pengguna secara real time,” kata Xiao Qiang, peneliti kebebasan internet di University of California, Berkeley.
“Sistem ini dapat langsung menghapus suara-suara yang tidak disukai dari internet, jadi ini lebih dari sekadar alat pengawasan, ini adalah infrastruktur totalitarianisme digital,” imbuhnya yang dikutip infoINET dari CNN, Jumat (27/6/2025).
Xiao memperingatkan bahwa sistem terpusat yang menggunakan ID internet dapat mempermudah pemerintah untuk menghapus keberadaan pengguna di beberapa platform sekaligus.
Shane Yi, peneliti di China Human Rights Defenders, sepakat. “Sistem ini memberi pemerintah kekuasaan lebih luas untuk melakukan apa yang mereka inginkan saat merasa perlu di internet, karena otoritas dapat melacak seluruh jejak digital pengguna dari titik nol,” katanya.
Media pemerintah China menggembar-gemborkan sistem tersebut mampu mengurangi risiko kebocoran data pribadi. Menurut Xinhua, lebih dari enam juta orang telah mendaftar dari total netizen yang diperkirakan lebih dari satu miliar.
Pejabat keamanan siber mengatakan ke Xinhua bahwa layanan ID internet sepenuhnya sukarela, tapi pemerintah mendorong berbagai industri dan sektor berintegrasi dengannya. “Tujuannya menyediakan sarana verifikasi identitas yang aman, nyaman, berwibawa, dan efisien bagi individu, untuk mendukung pengembangan ekonomi digital,” cetusnya.
