Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana untuk meningkatkan kecepatan internet Indonesia hingga tembus 100 Mbps. Niat pemerintah tersebut menjadi sinyal baik yang akan berdampak pada ekonomi digital nasional di masa mendatang.
Pakar telekomunikasi dari ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan, sudah seharusnya Indonesia menargetkan layanan broadband yang lebih baik. Terlebih negara di Asia Tenggara juga berupaya untuk meningkatkan koneksi mereka di masa mendatang.
“Kalau mengacu pada banyak negara, bahkan di kawasan Asia Tenggara, arahnya memang sudah menargetkan kecepatan internet pada angka 100 Mbps,” ujar Heru kepada infoINET.
Bila mengacu pada laporan bulanan yang dirilis Ooka melalui Speedtest Global Index, kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Adapun yang terbaru koneksi Indonesia untuk internet mobile rata-rata 40 Mbps, sedangkan fixed broadband 34 Mbps.
“Jadi, Indonesia mau tidak mau harus juga melakukan upaya sama menargetkan kecepatan internet broadband minimal 100 Mbps. Sebab, kalau tidak, mau Indonesia yang saat ini kecepatan internetnya di barisan bawah negara-negara kawasan akan semakin paling tertinggal,” tuturnya.
Untuk mencapai kecepatan internet Indonesia meroket sampai 100 Mbps, mantan Komisioner BRTI ini, Pemerintahan Prabowo Subianto perlu memperhatikan dan peningkatan kecepatan internet ini secara simultan.
“Ini mungkin bisa terjadi (internet 100 Mbps) sepanjang kita mengadopsi teknologi terkini, baik berupa 5G, satelit, maupun dukungan transmisi kabel serat optik dan FTTH (fiber to the Home),” jelasnya.
Persoalan berikutnya, kata Heru, Pemerintah RI harus mempunyai strategi untuk mewujudkan internet ngebut tersebut. Disampaikannya, walau tidak mudah, tetapi hal itu bisa dicapai.
“Strategi itu juga mencakup kolaborasi pembangunan dan peningkatan jaringan dengan operator telekomunikasi, kemudian pemerintah juga harus siapkan anggaran utamanya meningkatkan kecepatan internet di daerah 3T dan membangun jaringan serat optik backbone nasional yang untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua masih minim,” pungkasnya.
