Pembuat ChatGPT Dapat Kontrak Rp 3,2 Triliun dari Pentagon

Posted on

OpenAI, pencipta ChatGPT, mendapat kontrak senilai USD 200 juta, sekitar Rp 3,2 triliun dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

Dalam kontrak ini, OpenAI akan menyediakan berbagai kemampuan AI untuk pertahanan nasional Amerika Serikat, termasuk kemampuan AI untuk perlindungan siber proaktif, demikian dikutip infoINET dari The Verge, Rabu (18/6/2025).

Dalam kontrak tersebut disebutkan OpenAI akan mengembangkan prototipe AI untuk mengamankan tantangan keamanan nasional yang kritis, baik itu untuk perang ataupun mengamankan perusahaan-perusahaan AS.

Sementara itu dalam postingan blognya, OpenAI menyebut kontrak dari Pentagon ini adalah kerja sama pertama mereka dalam inisiatif baru untuk menghadirkan teknologi AI ke kalangan pegawai federal ataupun pemerintahan lokal.

OpenAI menawarkan dua model AI kustom untuk keamanan nasional secara terbatas. Namun, OpenAI menegaskan, kalau semua penggunaan AI tersebut harus memenuhi semua kebijakan dan tata cara yang sudah diterapkan sebelumya.

Kebijakan yang saat ini diterapkan oleh OpenAI adalah melarang semua layanannya dipakai untuk mengembangkan senjata, melukai orang lain, dan juga menghancurkan bangunan.

“Kontrak ini, dengan batas USD 200 juta, akan menghadirkan keahlian OpenAI untuk membantu Departemen Pertahanan mengidentifikasi dan membuat prototipe bagaimana AI bisa mengubah operasional administratif, dari meningkatkan pegawai dan keluarga mendapat layanan kesehatan sampai bagaimana mereka bisa melihat program dan akuisisi data, dan mendukung pertahanan siber secara proaktif,” tulis OpenAI dalam postingannya tersebut.

OpenAI sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan dunia militer, yaitu lewat kerja samanya dengan Anduril Industries pada Desember 2024. Dalam kerja sama itu, OpenAI mengintegrasikan software AI ke dalam sistem counterdrone buatan perusahaan tersebut.

Namun kontrak dengan Departemen Pertahanan ini berlawanan dengan aturan yang sebelumnya pernah mereka terapkan, yaitu melarang penggunaan teknologinya di ranah militer dan peperangan. Namun aturan ini kemudian mereka hilangkan pada tahun 2024.