Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatatkan capaian sebagai penyumbang terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di antara seluruh kementerian dan lembaga (K/L) pada kuartal I-2025.
Dari total PNBP K/L senilai Rp 29,7 Triliun, Komdigi menyumbang Rp 3,25 Triliun atau sekitar 10,9%, di mana itu melampaui kementerian besar lain seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Data tersebut teruangkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Plh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (08/05/2025).
Secara keseluruhan, realisasi PNBP per 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp115,9 Triliun atau 22,6 persen dari target APBN 2025 yang dipatok Rp513,6 Triliun. Sumber utama PNBP mencakup:
1. PNBP sumber daya alam (SDA) migas Rp 24,9 Triliun (20,6% dari target),
2. PNBP SDA non-migas Rp 25,7 Triliun (26,5%),
3. PNBP kekayaan negara dipisahkan/dividen BUMN Rp 10,88 Triliun (12,1%),
4. PNBP lainnya Rp 37,2 Triliun (29,1%), dan
5. PNBP badan layanan umum (BLU) Rp 17,1 Triliun (21,9%).
Berikut daftar lengkap 10 K/L penyumbang PNBP terbesar pada kuartal I-2025:
1. Kementerian Komunikasi dan Digital Rp 3,25 Triliun (10,9%)
2. Kementerian Perhubungan Rp 3,16 Triliun (10,6%)
3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 2,22 Triliun (7,4%)
4. Kepolisian RI (Polri) Rp 2,12 Triliun (7,1%)
5. Kejaksaan Rp 0,81 Triliun (2,7%)
6. Kementerian ATR/BPN Rp 0,80 Triliun (2,7%)
7. Kementerian Agama Rp 0,56 Triliun (1,9%)
8. Kementerian Hukum Rp 0,53 Triliun (1,8%)
9. Kementerian Ketenagakerjaan Rp 0,48 Triliun (1,6%)
10. Kementerian Pertahanan Rp 0,47 Triliun (1,6%)
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas capaian ini, sekaligus menekankan arti penting meningkatkan pelayanan publik.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan publik dan dunia usaha yang mempercayakan izin dan layanan digital kepada Kemkomdigi. Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, tetapi lebih penting lagi, ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan layanan, transparansi, dan inovasi digital demi mendukung penerimaan negara,” ujar Meutya dikutip dari siaran persnya, Senin (12/5/2025).
Suahasil juga mengungkapkan bahwa Kemenkeu bersama sejumlah K/L seperti Kementerian Imipas, Kemenhub, Polri, dan Kementerian Lingkungan Hidup tengah merumuskan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mengoptimalkan potensi PNBP di masa mendatang.
Capaian Komdigi ini menunjukkan bahwa sektor komunikasi dan digital semakin berperan penting dalam menopang penerimaan negara non-pajak, seiring berkembangnya ekosistem digital nasional.
