Wintechmobiles.com – CEO OnePlus, Pete Lau, menjadi buronan pemerintah Taiwan setelah surat perintah penangkapan resmi diterbitkan.
Surat tersebut dikeluarkan Kantor Kejaksaan Distrik Shilin pada Selasa, 13 Januari 2026. Pete Lau diduga terlibat perekrutan karyawan ilegal di Taiwan.
Kejaksaan menilai Lau bekerja sama dengan warga negara Taiwan. Tujuannya merekrut tenaga kerja terampil untuk dipekerjakan di OnePlus.
Praktik tersebut dianggap melanggar Undang-undang Cross-Straict Act. Regulasi ini mengatur hubungan lintas selat antara Taiwan dan China Daratan.
Dalam ketentuannya, perusahaan China wajib meminta izin pemerintah Taiwan. Izin diperlukan sebelum mempekerjakan warga lokal Taiwan.
Kantor Kejaksaan juga mendakwa dua warga Taiwan yang diduga membantu Lau. Keduanya berinisial Lin dan Cheng.
Lin dan Cheng diduga merekrut lebih dari 70 teknisi Taiwan secara ilegal. Para teknisi tersebut diarahkan bekerja untuk OnePlus.
Keduanya juga disebut menyalurkan dana untuk mendukung perekrutan tersebut. Dana digunakan untuk operasional perekrutan lintas negara.
Pemerintah Taiwan saat ini memperketat pengawasan perusahaan China. Langkah ini bertujuan menghentikan aliran tenaga kerja strategis.
Pekerja Taiwan kerap menjadi incaran perusahaan China. Mereka dinilai unggul dari sisi keahlian teknis dan pengalaman industri.
Pembatasan diberlakukan terutama di sektor semikonduktor dan teknologi. Pemerintah menilai sektor tersebut berkaitan dengan keamanan nasional.
Kejaksaan mengungkap praktik ini telah terendus sejak lama. OnePlus disebut mendirikan perusahaan di Hong Kong pada 2014 dengan nama berbeda.
Lin dan Cheng diduga terlibat dalam proses pergantian nama perusahaan. Nama OnePlus didaftarkan pada Maret 2014.
Setahun kemudian, Cheng sebagai perwakilan hukum mengganti nama perusahaan menjadi Sonar. Proses ini diduga untuk menyamarkan aktivitas.
Selain itu, ditemukan dugaan aliran dana mencurigakan. Dana mengalir antara Agustus 2015 hingga Januari 2021.
Lebih dari 2,3 miliar Dollar Baru Taiwan dialirkan ke Taiwan. Dana disalurkan melalui perusahaan perdagangan di Hong Kong.
Transaksi tersebut disebut sebagai pendapatan riset dan pengembangan. Termasuk hasil penjualan aset RnD.
Faktanya, dana digunakan untuk merekrut karyawan Taiwan. Dana juga dipakai membayar gaji dan membeli peralatan kerja.
Cheng mengklaim hanya berperan sebagai perwakilan hukum. Ia menyebut hanya menangani perencanaan pajak perusahaan.
Ia mengaku tidak mengetahui operasional perusahaan. Cheng juga menyatakan tidak menerima gaji dari aktivitas tersebut.
Menurut Cheng, cabang Taiwan hanya menjalankan riset smartphone OnePlus. Tidak ada aktivitas komersial lain.
Sementara itu, Lin menjabat sebagai direktur RnD cabang Taiwan. Ia bertanggung jawab atas wawancara dan kepemimpinan tim.
Lin mengaku seluruh keputusan operasional berasal dari Pete Lau. Cabang Taiwan disebut tidak memiliki klien sendiri.
Hingga kini, OnePlus belum memberikan tanggapan resmi. Perusahaan belum merespons surat perintah penangkapan tersebut.
Taiwan menjadi salah satu target utama perekrutan perusahaan China. Kesamaan bahasa mempermudah proses rekrutmen.
Keunggulan tenaga kerja Taiwan juga menjadi daya tarik. Banyak pekerja dinilai menguasai teknologi kelas dunia.
Pada Maret 2025, biro investigasi Taiwan melaporkan lebih dari 100 penyelidikan. Penyelidikan menyasar perusahaan China ilegal sejak 2020.
Tahun lalu, aparat menggerebek 34 lokasi terkait 11 perusahaan teknologi China. Salah satunya melibatkan SMIC.
SMIC disebut mendirikan cabang di Taiwan dengan menyamar sebagai entitas Samoa. Langkah tersebut dilakukan untuk merekrut talenta lokal.
