Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebutkan akan membuat peta jalan terkait pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) nasional. Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) yang aktif menghadirkan berbagai solusi AI pun merespons wacana tersebut.
Hal itu diungkapkan Director & Chief Business Officer IOH, Muhammad Danny Buldansyah usai meluncurkan Vision AI, solusi pengawasan berbasis kecerdasan buatan untuk sektor perusahaan hingga UMKM.
“Kita tahu bahwa Komdigi ini sudah ditetapkan pemerintah, saya nggak tahu secara tahu secara official berdasarkan payung hukum, tapi sepengetahuan saya Komdigi itu adalah yang akan menjadi punggawa atau penjaganya dari AI untuk nasional,” ujar Danny, Rabu (9/7/2025).
Disampaikan Danny, Indosat termasuk salah satu yang sering diajak diskusi oleh Komdigi terkait AI.
“Nah, kami di Indosat memposisikan termasuk yang terdepan dalam hal itu dan dari banyak kesempatan selalu diajak oleh Komdigi untuk berdiskusi masalah-masalah AI. Kita akan memberi masukan dan kami selalu mendukung sampai dikerjakan inisiatif oleh Komdigi,” tuturnya.
Sebelumnya, Menkomdigi Meutya Hafid menerima audiensi President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Rabu (2/7). Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga swasta dan pemerintah merupakan fondasi bagi strategi pengembangan AI nasional.
Menkomdigi menyatakan bahwa bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin transformasi digital di Asia melalui pengembangan kecerdasan artifisial (AI) yang inklusif, etis, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Meutya mengatakan AI saat ini bukan lagi sekadar teknologi masa depan, melainkan pendorong utama perubahan di berbagai sektor. Dengan strategi dan tata kelola yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan digital utama di kawasan.
Saat ini, Pemerintah Indonesia menetapkan lima sektor prioritas pengembangan AI, yakni kesehatan, pendidikan talenta digital, reformasi birokrasi, pengembangan kota cerdas, dan ketahanan pangan untuk menjamin bahwa transformasi digital bukan hanya untuk efisiensi, tetapi untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Meutya menjelaskan bahwa upaya ini dilengkapi dengan penyusunan Peta Jalan Nasional AI yang kini sedang digodok bersama 39 kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait. Road map ini akan menjadi pedoman resmi pembangunan ekosistem AI Indonesia yang inklusif dan bertanggung jawab.
“Saat ini, pemerintah juga sedang menyusun white paper peta jalan AI sebagai dokumen rujukan dalam membentuk ekosistem dan tata kelola AI yang etis, bertanggung jawab, dan efektif. Tim penyusunnya terdiri dari kementerian/lembaga terkait yakni sebanyak 39 instansi, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil,” tuturnya.
