Elon Musk dilaporkan akan meninggalkan perannya di pemerintahan Donald Trump. Menurut Washington Post, orang terkaya di dunia ini mengaku lelah dengan serangkaian serangan kejam dan tidak etis dari pihak kiri.
Pihak kiri di sini adalah kelompok dari Partai Demokrat, lawan dari Partai Republik yang adalah pilihan Musk. Musk memang berulangkali menuding kaum kiri radikal menimbulkan banyak masalah di Amerika Serikat, misalnya terkait merebaknya budaya woke.
Masih belum jelas kapan Musk akan meninggalkan jabatan kepala Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE. Status pegawai pemerintah khususnya akan selesai akhir bulan depan. Sumber mengatakan kepada The Post bahwa Musk berpikir pekerjaannya di DOGE takkan terganggu karena kepergiannya.
Spekulasi kepergian Musk muncul karena pengaruhnya di pemerintahan tampaknya memudar dan dipertanyakan. New York Times melaporkan Menteri Keuangan Scott Bessent mengeluh Musk mengangkat kandidat pilihannya tanpa dukungan Bessent. Musk juga membuat kesal anggota kabinet lain lantaran tidak berkoordinasi dalam langkah-langkah efisiensi.
Analis Wedbush Securities Dan Ives mengatakan Musk harus meninggalkan perannya di pemerintahan dan fokus terutama pada Tesla yang sedang kepayahan. “Musk perlu meninggalkan pemerintahan, mundur dari DOGE, dan kembali menjadi CEO Tesla secara penuh waktu,” tulis Ives yang dikutip infoINET dari Independent.
“Tesla adalah Musk dan Musk adalah Tesla dan siapa pun yang berpikir kerusakan merek yang ditimbulkan Musk bukanlah hal nyata, luangkan waktu bicara dengan pembeli mobil di AS, Eropa, dan Asia. Anda akan berpikir secara berbeda setelah diskusi tersebut,” imbuhnya.
The Post juga mengungkap beberapa pejabat menolak mematuhi persyaratan Musk agar pegawai federal mengirim email mingguan yang mencantumkan lima hal yang mereka lakukan minggu sebelumnya. Musk memperingatkan bahwa tidak mengirim email akan dihitung sebagai pengunduran diri.
Namun, hanya dua hari setelah perintah Musk dikeluarkan pada 22 Februari, pihak SDM pemerintahan menyatakan partisipasi bersifat sukarela dan tidak melakukannya tidak akan dianggap sebagai pengunduran diri.
Badan-badan pemerintahan sekarang melakukan kebijakan berbeda, dengan beberapa badan telah berhenti mewajibkan email. Sejumlah kecil departemen masih mengikuti, sementara yang lain mewajibkan email tapi tidak memeriksa kepatuhan.
